Geng Motor dari segi sosiologi dan hukum serta Solusi meminimalisir geng-geng motor.

Geng Motor dari segi sosiologi dan hukum serta Solusi meminimalisir geng-geng motor.

Sebenarnya geng-geng motor sudah ada dari tahun 1978. Yang namanya melegenda saat itu adalah geng motor "M2R" atau Moonraker.
Ya, Bandung lautan gangster sudah mendarah daging dikarenakan sudah ada sejak dari dulu. Disaat geng motor & gangster diseluruh dunia sedang naik daun, seperti di Jepang tahun 70an geng motor lagi jaman, di Amerika gangster tahun 70an baru-baru naik, di Korea tahun 70an juga sama kaya di Jepang dan sama halnya dengan di Bandung tahun 70an ada Moonraker.

Pada saat acara Jambore otomotif yang diadakan oleh IMI kemarin sangat disayangkan terjadi bentrokan antar geng motor yang menelan korban. Hal ini mesti dijadikan pelajaran bagi seluruh insan bikers agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum dari anggotanya sendiri. Dan siapa sebenarnya yang patut disalahkan ?

Dalam blog yang saya buat dan saya kutip dari beberapa artikel ini mungkin berguna bagi anda yang ingin mengetahui latar belakang dari para remaja yang mengikuti aktivitas daripada geng-geng motor.


1. Geng Motor Dari Segi Sosiologi Dan Hukum

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini “pantas” untuk dipukuli) ; atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan).
Dalam pendapatnya Radam diatas, media-massa dalam hal ini amat efektif menanamkan citra, persepsi, pengetahuan ataupun pengalaman bersama tadi. Maka, sesuatu yang mulanya kasus individual, setelah disebarluaskan oleh media-massa lalu menjadi pengetahuan publik dan siap untuk disimpan dalam memori seseorang. Memori tersebut pada suatu waktu kelak dapat dijadikan referensi oleh yang bersangkutan dalam memilih model perilaku. Adanya keyakinan bersama (collective belief) tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol, tradisi, graffiti, ungkapan khas dan bahkan mitos serta fabel yang bisa diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik.
Pada dasarnya kemunculan hal-hal seperti simbol geng, tradisi dan lain-lain itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai perilaku yang menyimpang Adanya dukungan sosial terhadap suatu penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah serta, sekaligus kualitas penanganannya.
Secara perilaku, dukungan itu bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan (habit) yang telah mendarah-daging (innate) dikelompok masyarakat itu. Adanya geng-geng motor seperti “XTC, BRIGEZ, GBR, M2R”. Maka adanya pula kecenderungan peningkatan anarki di masyarakat, sadarlah kita bahwa kita berkejaran dengan waktu. Pencegahan anarki perlu dilakukan sebelum tindakan itu tumbuh sebagai kebiasaan baru di masyarakat mengingat telah cukup banyaknya kalangan yang merasakan “asyik”-nya merusak, menjarah, menganiaya bahkan membunuh dan lain-lain tanpa dihujat apalagi ditangkap.
Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. “Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi.
Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah (out of court settlement) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana positif kita, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Dalam kutipan dari sebuah artikel pikiran rakyat :
Betapa rentan dan lemahnya anak-anak atau remaja yang melakukan kejahatan dapat dilihat dari bunyi pasal 45 KUHP.
KUHP kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak selain melalui sistem peradilan pidana yang sering dikatakan selalu memberikan penderitaan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya pelaku kejahatan baik pelaku dewasa maupun pelaku anak-anak dan remaja.
Peradilan pidana bagi anak-anak pelaku kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi sebagaimana diakui konvensi anak-anak, bahwa anak-anak perlu perlindungan khusus. Di sisi lain, "penjahat anak-anak" ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku jahat dari anak-anak dan remaja tersebut. Kemudian juga anak-anak dan remaja ini akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang sehingga pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap pelaku anak, rentan terjadi.
Sebetulnya perhatian kita terhadap perlindungan anak-anak dan remaja pelaku kejahatan harus semakin meningkat. Dunia internasional pun sejak 1924 dalam deklarasi hak-hak anak kemudian diperbarui 1948 dalam deklarasi hak asasi manusia dan mencapai puncaknya dalam Deklarasi Hak anak (Declaration on The Rights of Child) 1958 menegaskan karena alasan fisik dan mental serta kematangan anak-anak, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum.
Manakala anak-anak dan remaja pelaku kejahatan tersebut bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, masyarakat meyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi penjahat. Hasil yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana hanya akan menghasilkan penjahat-penjahat baru.
Kegetiran ataupun masalah-masalah yang dihadapi anak dalam menghadapi sistem peradilan pidana tentu harus ada perhatian dan penyelesaian yang baik, namun kita juga tidak perlu mengabaikan terlaksana hukum dan keadilan, sebab peradilan menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian melalui pengadilan dilakukan secara benar (due process of law) demi kepentingan pelaku anak-anak dan remaja serta masyarakat di lain pihak.
Satu hal penting dalam peradilan anak adalah segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak itu sendiri tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat mengingat setiap perkara pidana yang diputus pengadilan tujuannya adalah demi kepentingan publik. Akan tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat
Dalam dunia akademis penanganan delik anak selalu terfokus kepada usaha penal dengan cara menggunakan hukum pidana dan usaha nonpenal yang lebih mengedepankan usaha-usaha di luar penggunaan hukum pidana (preventif). Pendekatannya lebih mengedepankan pendekatan khusus dengan alasan pertama bahwa anak yang melakukan kejahatan jangan dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dipandang sebagai anak yang memerlukan kasih sayang. Kedua, kalaupun akan dilakukan pendekatan yuridis hendaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta psikologi. Pendekatan penegakan hukum sejauh mungkin dihindari karena akan menjatuhkan mental dan semangat anak tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Ketiga, tata cara peradilan pidana kalaupun akan dilakukan haruslah benar-benar mencerminkan peradilan yang dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan remaja tersebut.
Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan tindak pidana telah diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di samping instrumen hukum internasional berupa konvensi-konvensi yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Beijing Rules. akan tetapi, secara subtansi masih terlihat bahwa UU tentang Pengadilan Anak ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat.
Dalam pengadilan anak semestinya dikembangkan konsep-konsep seperti famili model dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan apalagi anak-anak diperlakukan sebagai sebuah anggota keluarga yang tersesat dalam mengarungi kehidupan sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan memberikan kesempatan dan membimbing pelaku kejahatan supaya kembali lagi kepada kehidupan yang sejalan dengan norma masyarakat dan norma hukum.
Tidak kalah pentingnya dalam penanganan anak-anak delikuen apabila menggunakan sarana penal melalui sistem peradilan pidana adalah kesempatan menggunakan penasihat hukum atau access to legal council. Di samping hak-hak lain yang harus dibedakan dengan pelaku dewasa. Kesempatan anak-anak pelaku kejahatan menghubungi keluarganya harus dibuka lebar-lebar oleh polisi, jaksa, maupun pengadilan mengingat seluruh subsistem peradilan pidana ini pun mempunyai kewajiban memikirkan nasib anak-anak dan remaja pelaku kejahatan ini baik ketika menjalani hukuman maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Sebetulnya, ruang pengadilan yang ada sekarang ini tidak kondusif bagi peradilan pidana terhadap anak-anak delikuen. Harus diciptakan suasana ruang pengadilan yang betul-betul mencerminkan perlindungan hukum, perlindungan mental, dan suasana kasih sayang terhadap anak-anak dan remaja pelaku kejahatan sehingga kejadian terdakwa yang anak-anak menangis di pengadilan tidak terulang lagi. Pengadilan harus bisa menciptakan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak dan remaja ke arah putusan yang menjadikan pelaku anak itu menjadi baik serta menjamin hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

Pemerintah tak tanggap geng motor

(Istimewa) MEDAN - Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM),  Muhammad Nurohman Hadjam mengatakan, pemerintah pusat hingga daerah kurang memberikan fasilitas memadai untuk penyaluran energi-energi remaja yang sedang tumbuh mekar ke arah yang positif. Akibatnya, energi-energi yang sedang tumbuh kembang itu dilampiaskan dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran dan geng motor. Nurohman mengatakan, pemerintah kurang tanggap terhadap para geng motor ini. Seharusnya pemerintah mengantisipasi keberadaan geng motor tersebut sebelum mereka menjalankan aksinya. “Jika sarana positif tak tersedia untuk melampiaskan energi-energi remaja yang tengah tumbuh kembang, maka mereka akan melampiaskannya ke arah yang negatif. Inilah salah satu pemicu maraknya kasus tawuran siswa dan genk motor, “ kata Nurohman di Medan. Ia menyarankan, perlu penanganan yang holistik untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dan kenakalan yang terjadi di kalangan remaja Indonesia.  “Untuk itu, antara guru, orangtua siswa, masyarakat dan pemerintah  harus bergandeng  tangan untuk menyediakan fasilitas sebagai tempat penyaluran energi remaja yang tengah tumbuh kembang,” ucap Nurohman, hari ini. Menurut mantan Dekan Fakultas Psikologi UGM ini, selain menyediakan fasilitas bagi remaja untuk menyalurkan energinya ke arah positif, yang harus dilakukan adah pendidikan karakter. Namun, dia menyarankan, pendidikan karakter bukan diitujukan untuk orang dewasa, melainkan harus dibangun sejak usia dini/taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. “Agar pendidikan karakter berhasil, guru-gurunya harus diberi informasi dan latihan bagaimana membangun karakter anak dan mendidik dengan cara yang benar. Intinya, guru harus mampu membentuk siswa yang berbudi pekerti,” tuturnya. Sementara itu, Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga mengatakan, orangtua diminta agar terus memantau maupun mengawasi semua kegiatan anaknya. Dengan ikut berperannya orangtua diharapkan dapat mencegah anak-anak tersebut bergabung kedalam kelompok geng motor yang kini telah membuat keresahan masyarakat kota Medan. ”Orangtua harus memantau semua kegiatan anaknya. Bukan hanya ketika di dalam, tapi yang perlu diawasi ketika berada di luar rumah, apalagi ketika malam minggu,” himbau Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga. Dikatakan Tagam, dalam mencegah kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, Polresta Medan telah melakukan berbagai cara dan tindakan seperti melakukan sosialisasi maupun pendekatan secara persuasif. Namun demikian, tanpa adanya peran serta orangtua upaya polisi ini akan sia-sia saja sehingga aksi brutal kelompok geng motor ini kembali terulang.

Geng Motor dan Lemahnya Pengawasan Orangtua

12 Juli 2010 oleh rinaldimunir

Saya paling ngeri kalau pulang malam-malam, apalgi kalau malam minggu atau minggu malam. Bukan takut hantu, jin, dan sebagainya, tetapi takut kalau bertemu geng motor. Geng motor di Bandung sangat meresahkan karena sudah mengancam keselamatan jiwa orang yang tidak tahu apa-apa. Tadi pagi saya baca koran PR yang berita utamanya tentang keberingasan geng motor di Jalan Dago. Mereka secara brutal merusak toko-toko, menggasak barang, dan menyerang orang yang lagi duduk-duduk. Baca beritanya deh di sini.
Geng motor itu adalah kumpulan anak-anak muda yang kebanyakan remaja tanggung (SMP dan SMA/SMK). Mereka berkonvoi di jalan-jalan secara bergerombol. Kalau ada orang yang lagi kongkow-kongkow di pinggir jalan, mereka serang dengan senjata tajam berbentuk golok atau samurai. Kalau ada yang naik motor malam-malam dan bertemu kelompok ini, alamat badan tidak akan selamat. Kalau tidak harta yang melayang (baca berita ini), badan yang bonyok karena diserang. Sudah banyak korban jiwa akibat serangan geng motor ini. Beberapa bulan lalu ada yang tewas malah (baca berita ini). Kalau yang luka-luka sudah tidak terhitung lagi banyaknya (baca berita ini).
Ada yang bilang mereka melakukan itu dalam keadaan mabuk. Tahu sendiri kalau di Bandung minuman keras sangat mudah diperoleh di warung-warung. Perda Miras yang sekarang dibahas di DPRD Kota Bandung tetap saja belum tuntas, karena ada tarik ulur antara elemen masyarakat yang menentang dengan pengusaha dan penguasa.
Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa geng motor itu beraksi tidak dalam keadaan mabuk. Ada teori psikologi massa yang dapat menjelaskan hal ini. Teori itu mengatakan bahwa sekelompok orang kalau berada bersama-sama maka akan timbul keberanian yang datang secara tiba-tiba. Keberanian itu berubah menjadi keberingasan yang melupakan akal sehat. Setiap orang di dalam kelompok tersugesti berbuat apa saja karena mereka sudah dikendalikan oleh nafsu untuk menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Teori ini juga dapat menjelaskan perilaku bobotoh Persib jika kesebelasannya kalah menghadapi lawan. Bobotoh berkonvoi berkeliling kota dan meluapkan rasa amarah mereka dengan menghancurkan dan menyerang apa saja yang mereka temui.
Saya melihat geng motor yang beringas ini hanya ada di Jawa Barat (kalau ingin tahu sejarah geng motor di Bandung baca yang ini). Saya tidak pernah mendengar berita ada geng motor di luar Jawa Barat yang bikin aksi meresahkan. Sekilas sangat aneh, di daerah Pasundan yang orangnya terkenal lemah lembut tetapi kok ada aksi kebrutalan geng motor. Apa yang menyebabkan timbulnya keberingasan geng motor?
Secara individu setiap anggota geng motor ini adalah anak yang polos dan terlihat biasa-biasa saja. Sehari-hari mereka adalah pelajar yang tidak terlihat nakal, apalagi brutal. Namun jika sudah berkumpul dalam kelompoknya, maka perilaku mereka dipengaruhi oleh ideologi kelompok. Musuh mereka adalah geng motor yang lain. Jadi, sasaran mereka dalam berhuru-hara malam adalah mencari anggota geng motor lainnya, namun karena tidak bertemu, maka masyarakatlah yang jadi sasarannya.
Yang salah dalam hal ini adalah orangtua. Orangtua tidak mengawasi anak-anaknya, anaknya bergaul dengan siapa saja, ikut siapa saja, keluar kemana saja. Orangtua mereka — yang rata-rata dari golongan ekonomi menengah ke bawah — habis waktunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mana sempat mereka memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Anak-anak itu akhirnya mencari kelompoknya sendiri untuk menunjukkan jatidirinya. Geng motor adalah pilihan yang menarik karena hobi konvoi dengan motor tersalurkan. Apalagi sepeda motor sangat mudah diperoleh saat ini dengan cicilan yang ringan. Rata-rata orangtau mereka memiliki sepeda motor, dan dengan sepeda motor itu mereka menyalurkan aksinya untuk berkonvoi keliling kota.
Sampai saat ini belum ditemukan cara mengatasi dan membina geng motor. Dilarang juga tidak mungkin, sebab mereka adalah organisasi bawah tanah. Masyarakat yang beraktivitas pada malan hari dibuat resah oleh kehadirannya. Kota Bandung belum memberi rasa aman di malam hari.

Deding: Penting Mencegah Maraknya Geng Motor

Sabtu, 4 Des 2010

Anggota Komisi III DPR RI, H. Deding Ishak mengapresiasi komitmen bersama antara Kapolda Jabar, Irjen Suparni Parto dan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Moeldoko untuk menindak tegas aparat kepolisian dan TNI yang terlibat dalam aktivitas berandal bermotor. “Komitmen seperti ini penting untuk mencegah masuknya keterlibatan anggota polisi dan TNI dalam kegiatan berandal bermotor, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya di Jakarta.
Deding mengakui, aktivitas berandal bermotor di wilayah Jawa Barat sudah sangat meresahkan sebab masyarakat acap menjadi sasaran kejahatan gerombolan bersepeda motor tersebut.
Itu sebabnya, Deding yang juga Deputi Bidang Polkam Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI ini berharap komitmen bersama kapolda dan pangdam itu direalisasikan di lapangan dengan menindak tegas –bahkan memecat– anggota polisi dan TNI yang terlibat kegiatan geng motor.
“Ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan kapolda kepada rombongan Komisi III DPR saat kami melakukan kunjungan kerja ke Bandung, akhir November lalu, di mana ditegaskan bahwa kapolda bersama kapolres se-Jawa Barat akan menindak tegas anggota geng motor,” ujarnya.
Deding menyambut baik langkah Kapolda Jabar untuk menindak tegas polisi yang terlibat dalam geng motor karena mereka biasanya menjadi berani dan lebih berani akibat merasa didukung oleh oknum polisi.
Komisi III DPR dalam beberapa rapat kerja dengan Kapolri telah mendesak jajaran Polri untuk memberantas premanisme dan potensi gejala premanisme termasuk geng motor untuk diberikan tindakan yang tegas guna menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat, yang sampai hari ini sangat terganggu.
Oleh karenanya, Deding menyarankan kepolisian untuk membangun komunikasi yang intens dengan berbagai komponen masyarakat terutama kalangan tokoh agama, pendidik dan unsur lainnya dalam rangka mendukung langkah penindakan Polri dalam memberantas bentuk-bentuk kegiatan yang mengganggu rasa aman masyarakat.
Sebelumnya Moeldoko mengatakan, jika ada prajurit yang melibatkan diri maka akan ditindak tegas. “Seluruh prajurit diimbau untuk tidak memasuki area yang terlarang seperti itu. Kami mencoba dengan kapolda untuk bersama menertibkan berandal bermotor itu,” ujarnya.
oeldoko menegaskan, jika ada prajuritnya yang sudah memasuki ranah hukum, sanksi yang bisa diberikan adalah masuk penjara atau dicopot dari jabatan. “Kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi,” katanya.
Hal yang sama ditegaskan Suparni Parto melalui Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Agus Rianto. Dia mengatakan, jika ada anggota Polri atau keluarganya terlibat berandal bermotor, tidak ada toleransi lagi.
“Kapolda telah mengeluarkan kebijakan internal bersama Pangdam untuk melakukan pencegahan secara internal,” tuturnya. Menurut dia, jika terbukti terlibat, anggota tersebut akan diproses secara hukum.